BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

 A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Sebelum membahas pertemuan adat dan Islam, penting dipahami bahwa Nusantara sejak abad ke-4 hingga ke-13 M sudah menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis—menghubungkan India, Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur sutra maritim (maritime silk road). Posisi ini menjadikan Nusantara sebagai titik temu berbagai peradaban ekonomi, jauh sebelum Islam datang secara masif.

• Fase ekonomi pra-Islam:

Masyarakat Nusantara kuno (era Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit) telah mengenal sistem ekonomi yang cukup maju: pelabuhan-pelabuhan internasional, sistem pajak kerajaan, mata uang lokal (seperti gobog dan kepeng), serta hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah (tanah ulayat), sistem subak di Bali, dan lumbung desa sebagai cadangan pangan komunal. Nilai-nilai ini menjadi fondasi budaya ekonomi kolektif yang khas Nusantara—berbeda dari individualisme ekonomi Barat.

• Masuknya Islam melalui jalur damai:

Islam masuk ke Nusantara bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur perdagangan yang damai, dimulai sejak abad ke-7 M (ada catatan pedagang Arab di pesisir Sumatera) dan semakin masif pada abad ke-13 M dengan berdirinya Kesultanan Samudera Pasai (1267 M) sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Para pedagang Muslim dari Gujarat (India), Persia, dan Arab membawa serta:

• Etika bisnis Islam: 

siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), tabligh (transparan/komunikatif).

Larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan) dalam transaksi.

Konsep halal-haram dalam produk dan cara memperoleh harta.

Sistem zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan.

Proses akulturasi (bukan penggantian):

• Yang menarik, Islam tidak menghapus tradisi adat, melainkan berdialog dengannya melalui proses akulturasi bertahap. Contohnya:

Sistem gotong royong desa tetap dipertahankan, namun diberi bingkai nilai ta'awun Islami.

Hukum adat (adat istiadat) tetap berjalan berdampingan dengan syariat, melahirkan prinsip "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" (terutama berkembang di Minangkabau).

Pasar-pasar tradisional (pasar Jumat, pasar pon dalam kalender Jawa) tetap eksis namun diwarnai etika dagang Islami.

•Pusat-pusat dagang Islam yang lahir dari akulturasi ini:

Samudera Pasai (Aceh) — kerajaan Islam pertama, pusat dagang lada dan rempah.

Malaka — menjadi bandar internasional terbesar Asia Tenggara pada abad ke-15.

Demak — kerajaan Islam pertama di Jawa, pusat dagang beras dan hasil bumi.

Banten — pusat dagang lada di ujung barat Jawa, menjalin hubungan dagang dengan Eropa.

Gowa-Tallo (Makassar) — pusat dagang rempah kawasan timur Nusantara.

Poin-poin penting (diperluas):

1. Nusantara sudah menjadi simpul dagang internasional sejak era Sriwijaya-Majapahit, jauh sebelum Islam datang.

2. Islam masuk secara damai lewat jalur niaga, bukan penaklukan—faktor penting mengapa akulturasi berjalan mulus.

3. Etika dagang Islam (jujur, amanah, anti-riba, anti-gharar) menyatu dengan sistem kolektif adat (lumbung desa, tanah ulayat, subak).

4. Lahir prinsip khas Nusantara: "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" sebagai bentuk harmonisasi hukum adat dan syariat.

5. Kerajaan-kerajaan dagang Islam (Samudera Pasai, Malaka, Demak, Banten, Gowa-Tallo) menjadi bukti nyata perpaduan ekonomi adat dan Islam yang berhasil.

6. Fondasi inilah yang kelak menjadi karakter dasar ekonomi kerakyatan Indonesia: religius, komunal, dan berorientasi keadilan.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam.

• Definisi dan akar gotong royong:

Gotong royong berasal dari kata "gotong" (memikul/mengangkat) dan "royong" (bersama-sama), yang secara harfiah berarti mengangkat beban secara kolektif. Bung Karno bahkan pernah menyebut gotong royong sebagai "faham dinamis" yang menjadi inti dari Pancasila—bukan sekadar tradisi, melainkan filosofi hidup bangsa. Praktik gotong royong terlihat dalam berbagai bentuk: sambatan (Jawa), mapalus (Minahasa), subak (Bali), dan masih banyak lagi bentuk lokal lainnya di berbagai daerah Nusantara.

• Konsep ta'awun dalam Islam:

Ta'awun (تعاون) berasal dari akar kata 'aun yang berarti pertolongan. Landasan utamanya adalah firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

Ayat ini memberikan batasan etis yang penting: ta'awun bukan tolong-menolong tanpa syarat, melainkan harus dalam koridor kebaikan (birr) dan ketakwaan (taqwa). Ini membedakan ta'awun dari sekadar solidaritas kelompok yang bisa jadi negatif (misalnya kolusi atau nepotisme).

Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan: "Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan merasakannya" (HR. Muslim). Metafora tubuh ini menggambarkan bagaimana Islam memandang komunitas ekonomi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung.

•Titik temu gotong royong dan ta'awun:

Kedua konsep ini bertemu pada level filosofis yang sama: individu tidak bisa dilepaskan dari komunitas. Keduanya menolak individualisme ekstrem (di mana manusia hanya mementingkan diri sendiri) sekaligus menolak kolektivisme ekstrem (di mana hak individu dihapus demi kelompok). Titik keseimbangannya adalah kekeluargaan—konsep yang mengakui hak individu namun tetap menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas moral.

• Implikasi terhadap sistem ekonomi:

Nilai ini secara konstitusional dituangkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Bung Hatta, sebagai bapak koperasi Indonesia, secara eksplisit merancang koperasi berdasarkan semangat kekeluargaan ini—yang jika ditelusuri, sangat resonan dengan prinsip ta'awun dalam Islam.

Poin-poin penting (diperluas):

1. Gotong royong memiliki banyak bentuk lokal (sambatan, mapalus, subak) yang menunjukkan betapa mengakarnya nilai ini di Nusantara.

2. Bung Karno menyebut gotong royong sebagai inti dinamis dari Pancasila, bukan sekadar tradisi biasa.

3. Ta'awun dalam Islam berlandaskan QS. Al-Ma'idah: 2, dengan batasan etis: hanya untuk kebaikan dan takwa, bukan untuk dosa.

4. Hadis "perumpamaan satu tubuh" (HR. Muslim) menggambarkan solidaritas ekonomi umat sebagai satu kesatuan organik.

5. Titik temu keduanya: menolak individualisme ekstrem sekaligus kolektivisme yang menghapus hak pribadi.

6. Nilai ini terlembagakan secara konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 dan menjadi dasar filosofis koperasi Indonesia.

7. Bung Hatta merancang koperasi dengan semangat kekeluargaan yang sejalan dengan spirit ta'awun.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara.

•Konteks penjajahan ekonomi sebelum 1908:

Untuk memahami periode ini, kita perlu mundur ke belakang. Sejak VOC berkuasa (abad ke-17) hingga era tanam paksa/Cultuurstelsel (1830–1870) yang digagas Van den Bosch, rakyat Nusantara mengalami eksploitasi ekonomi sistematis: monopoli dagang, pajak tinggi, kerja paksa, dan larangan bagi pribumi untuk terlibat dalam perdagangan besar. Pedagang pribumi (termasuk pedagang Muslim) tersingkir oleh kebijakan diskriminatif kolonial yang lebih memihak pedagang Eropa dan Tionghoa (melalui sistem pass stelsel dan wijkenstelsel).

• Fase kebangkitan kesadaran (1908–1928):

1908 — Berdirinya Budi Utomo oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pelajar STOVIA, dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional yang terorganisasi secara modern (meski fokus awalnya pada pendidikan Jawa-Madura, bukan ekonomi rakyat secara luas).

1905/1911 — Berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) oleh H. Samanhudi di Solo, sebagai respons konkret terhadap dominasi pedagang Tionghoa dalam industri batik. Ini adalah organisasi ekonomi rakyat pertama yang eksplisit berlandaskan Islam.

1912 — SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, memperluas cakupan dari isu ekonomi menjadi isu sosial-politik yang lebih luas, bahkan sempat menjadi organisasi massa terbesar di Nusantara pada masanya.

1928 — Sumpah Pemuda, yang menegaskan kesadaran persatuan bangsa (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa), memberi fondasi ideologis bagi gerakan-gerakan selanjutnya, termasuk gerakan ekonomi kerakyatan.

• Warisan ekonomi Islam yang menjadi modal pergerakan:

Penting dicatat bahwa banyak tokoh pergerakan nasional lahir dari latar belakang santri, ulama, atau pedagang Muslim. Nilai-nilai yang sudah tertanam sejak era kesultanan Islam (etika dagang jujur, larangan riba, semangat ta'awun) menjadi modal sosial dan spiritual yang menggerakkan perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi kolonial. Perlawanan ini tidak hanya bersifat politik (melawan penjajah secara fisik), tetapi juga bersifat ekonomi (membangun kemandirian dagang pribumi sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli asing).

• Puncak: Proklamasi 1945:

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi pintu gerbang bagi cita-cita membangun ekonomi nasional yang berdaulat. Para pendiri bangsa (termasuk Bung Hatta yang sangat concern terhadap koperasi) merumuskan visi ekonomi yang berbeda dari kapitalisme kolonial—yaitu ekonomi berbasis kekeluargaan dan kerakyatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Poin-poin penting (diperluas):

1. Sebelum 1908, rakyat sudah mengalami eksploitasi ekonomi sistematis lewat VOC dan sistem tanam paksa (1830–1870).

2. SDI (1905/1911) adalah organisasi ekonomi rakyat pertama berlandaskan Islam, lahir sebagai perlawanan terhadap dominasi dagang Tionghoa dan Eropa.

3. SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam (1912) di bawah HOS Tjokroaminoto, menjadi organisasi massa terbesar pada masanya.

4.Budi Utomo (1908) menjadi simbol kebangkitan nasional modern, meski awalnya berfokus pada pendidikan.

5.Sumpah Pemuda (1928) memperkuat fondasi ideologis persatuan bangsa yang mendukung gerakan ekonomi kerakyatan.

6.Banyak tokoh pergerakan berlatar belakang santri/pedagang Muslim, membawa nilai etika dagang Islam ke dalam perjuangan.

7.Perlawanan bersifat ganda: politik (melawan penjajah) dan ekonomi (membangun kemandirian dagang pribumi).

8.Proklamasi 1945 menjadi titik awal perwujudan cita-cita ekonomi nasional berdaulat, dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan.

•Memahami tauhid sebagai fondasi pembebasan:

Tauhid (kesatuan/pengesaan Allah) adalah inti akidah Islam—keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, ditaati secara mutlak, dan menjadi sumber otoritas tertinggi. Implikasi sosial-politik dari tauhid sangat besar: jika hanya Allah yang layak ditaati secara mutlak, maka tidak ada manusia yang berhak menindas atau memperbudak manusia lain, termasuk melalui penjajahan dan eksploitasi ekonomi. Prinsip ini dikenal dalam pemikiran Islam sebagai tauhid uluhiyyah yang berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk thaghut (kekuatan yang menindas dan melampaui batas).

•Tauhid melahirkan egalitarianisme:

Karena semua manusia sama-sama hamba Allah (tidak ada hierarki ketuhanan di antara manusia), maka tauhid secara otomatis melahirkan kesadaran akan kesetaraan derajat manusia. Ini tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: "...sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa..." — bukan berdasarkan suku, ras, atau kelas sosial-ekonomi. Nilai egalitarian ini menjadi amunisi ideologis yang kuat melawan sistem kolonial yang sangat hierarkis dan rasialis (di mana pribumi diposisikan sebagai kelas terendah di bawah Eropa dan Timur Asing).

•Tauhid dan penolakan penumpukan kekayaan:

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam larangan terhadap penumpukan harta pada segelintir orang. QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Ayat ini menjadi dasar teologis bagi semangat pemerataan ekonomi—sebuah nilai yang sangat relevan dengan cita-cita ekonomi kerakyatan yang anti terhadap monopoli dan kapitalisme eksploitatif ala kolonial.

•Sintesis nasionalisme religius:

Kebangkitan nasional Indonesia, dengan demikian, dapat dibaca bukan semata gerakan sekuler-politik, melainkan juga gerakan moral-spiritual. Semangat tauhid (penolakan terhadap penindasan dan ketimpangan) berpadu dengan semangat kebangsaan (persatuan melawan penjajah), melahirkan apa yang bisa disebut "nasionalisme religius" — nasionalisme yang dijiwai nilai-nilai keagamaan, bukan nasionalisme yang antagonistik terhadap agama sebagaimana di beberapa negara Barat.

Poin-poin penting (diperluas):

1.Tauhid = pengesaan Allah secara mutlak, yang berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk penindasan manusia atas manusia (thaghut).

2.Karena semua manusia setara di hadapan Allah, tauhid melahirkan egalitarianisme sosial (QS. Al-Hujurat: 13).

3.Egalitarianisme ini menjadi amunisi ideologis melawan sistem kolonial yang hierarkis dan rasialis.

4.QS. Al-Hasyr: 7 menjadi dasar teologis penolakan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir pihak—relevan dengan cita-cita pemerataan ekonomi.

5.Kebangkitan nasional bukan sekadar gerakan politik-sekuler, melainkan juga gerakan moral-spiritual berbasis nilai tauhid.

6.Lahir konsep "nasionalisme religius" — perpaduan semangat kebangsaan dan nilai keislaman yang saling menguatkan, bukan bertentangan.

7?Nilai ini menjadi jembatan penting yang menjelaskan mengapa banyak gerakan kemerdekaan Indonesia memiliki warna keagamaan yang kuat.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan.

1. Sarekat Dagang Islam (SDI) — 1905/1911

•Latar belakang pendirian:

SDI didirikan oleh H. Samanhudi, seorang pengusaha batik di Laweyan, Solo, sebagai respons langsung terhadap dominasi pedagang Tionghoa dalam distribusi bahan baku batik (terutama kain mori) yang kerap merugikan pengusaha batik pribumi. Ada juga faktor ketegangan sosial pada masa itu, termasuk insiden-insiden konflik antara pedagang pribumi dan Tionghoa yang memperburuk posisi ekonomi pribumi Muslim.

•Perkembangan dan transformasi:

SDI awalnya bersifat koperasi dagang lokal yang melindungi kepentingan ekonomi pedagang batik Muslim. Namun pada 1912, di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, SDI berubah nama dan bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI)—organisasi yang jauh lebih luas cakupannya, mencakup isu-isu sosial, politik, dan bahkan menjadi wadah bagi berbagai aliran pemikiran (termasuk kelak melahirkan tokoh-tokoh sosialis seperti Semaun dan Alimin melalui SI Merah).

•Signifikansi historis:

SDI adalah bukti konkret pertama bahwa kesadaran ekonomi kerakyatan berbasis Islam bisa terorganisasi secara modern—menggunakan struktur organisasi ala Barat namun dengan spirit dan nilai Islam-Nusantara.

2. Muhammadiyah — 1912

•Latar belakang pendirian:

Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah lahir dari semangat tajdid (pembaruan) — dorongan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang (khurafat, bid'ah, takhayul) sekaligus mendorong umat Islam agar tidak tertinggal secara pendidikan dan ekonomi dari bangsa-bangsa lain.

•Kontribusi konkret di bidang ekonomi:

Mendirikan lembaga pendidikan modern yang mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum, mencetak generasi terdidik yang mampu bersaing secara ekonomi.

Mengembangkan lembaga amal usaha di bidang kesehatan (rumah sakit, klinik) dan sosial (panti asuhan) yang menjadi cikal-bakal ekonomi berbasis filantropi Islam.

Di era modern, Muhammadiyah mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan koperasi berbasis amal usaha.

Konsep "teologi Al-Ma'un" (berlandaskan QS. Al-Ma'un tentang kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim) menjadi landasan filosofis gerakan sosial-ekonomi Muhammadiyah—mengubah ibadah ritual menjadi aksi sosial nyata.

3. Nahdlatul Ulama (NU) — 1926

•Latar belakang pendirian:

Didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama K.H. Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 di Surabaya, sebagai wadah bagi ulama tradisionalis (kalangan pesantren) untuk mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah sekaligus merespons dinamika sosial-politik-ekonomi pada masanya (termasuk menjaga hubungan dengan Tanah Suci pasca dikuasainya Hijaz oleh kaum Wahabi).

•Kontribusi konkret di bidang ekonomi:

Basis massa NU yang sangat kuat di pedesaan (petani, santri, masyarakat akar rumput) menjadikan NU berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi kalangan bawah.

Pesantren-pesantren NU secara tradisional sudah mengembangkan unit-unit usaha mandiri (pertanian, peternakan, perdagangan) sebagai bagian dari sistem pendidikan berbasis kemandirian.

Di era modern, NU mengembangkan lembaga keuangan syariah (seperti koperasi pesantren, BMT NU), serta advokasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani dan masyarakat kecil melalui lembaga-lembaga otonom NU.

NU turut mendorong lahirnya fatwa-fatwa ekonomi syariah kontekstual melalui forum Bahtsul Masail yang mengakomodasi persoalan ekonomi kontemporer dengan pendekatan fikih yang adaptif.

•Sintesis: Kontribusi Bersama Ketiga Organisasi

Meskipun memiliki pendekatan dan basis massa yang berbeda—SDI berbasis pedagang urban, Muhammadiyah berbasis modernisme perkotaan, dan NU berbasis pesantren pedesaan—ketiganya memiliki benang merah yang sama: membangun kemandirian ekonomi umat sebagai bagian dari perjuangan melawan ketimpangan struktural, baik pada masa kolonial maupun pasca-kemerdekaan. Warisan ketiga organisasi ini masih sangat terasa hingga kini, tercermin dalam maraknya lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis komunitas keagamaan, BMT, dan berbagai inisiatif ekonomi kerakyatan lainnya di Indonesia.

Poin-poin penting (diperluas):

1.SDI (1905/1911): didirikan H. Samanhudi di Solo, respons terhadap dominasi dagang Tionghoa; bertransformasi menjadi Sarekat Islam (1912) di bawah HOS Tjokroaminoto.

2.SI sempat menjadi organisasi massa terbesar Nusantara, bahkan melahirkan aliran sosialis (SI Merah: Semaun, Alimin).

3.Muhammadiyah (1912): didirikan K.H. Ahmad Dahlan, berlandaskan semangat tajdid dan teologi Al-Ma'un; fokus pada pendidikan modern, amal usaha kesehatan-sosial, dan lembaga keuangan mikro syariah.

4.NU (1926): didirikan K.H. Hasyim Asy'ari & K.H. Wahab Hasbullah, berbasis komunitas pesantren dan akar rumput; mengembangkan unit usaha mandiri pesantren dan lembaga keuangan syariah berbasis komunitas.

5.Ketiganya punya pendekatan berbeda (urban-dagang vs modernis-perkotaan vs tradisionalis-pedesaan) namun tujuan sama: kemandirian ekonomi umat.

6.Warisan ketiganya masih hidup hingga kini: BMT, koperasi syariah berbasis komunitas keagamaan, lembaga keuangan mikro syariah, dan advokasi kebijakan pro-rakyat kecil.

7.Fenomena ini membuktikan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia memiliki akar sejarah organisasi keislaman yang sangat kuat dan berkelanjutan.

•Kesimpulan Benang Merah BAB 3

Kelima sub-bab membentuk satu alur logis yang utuh: dimulai dari akulturasi ekonomi adat-Islam di masa kesultanan (A), diperkuat oleh kesamaan filosofis gotong royong-ta'awun (B), berkembang menjadi kesadaran kebangsaan modern 1908-1945 yang melawan eksploitasi ekonomi kolonial (C), dilandasi oleh nilai tauhid yang menolak penindasan dan mendorong kesetaraan (D), lalu diwujudkan secara institusional dan konkret melalui organisasi-organisasi Islam (SDI, Muhammadiyah, NU) yang membangun fondasi ekonomi kerakyatan hingga kini (E).

Inilah mengapa sistem ekonomi Indonesia modern—koperasi, ekonomi syariah, BUMDes, lembaga keuangan mikro—begitu kental dengan nilai kekeluargaan dan keislaman: karena akar sejarahnya memang tumbuh dari pertemuan panjang antara adat Nusantara, nilai Islam, dan perjuangan kebangsaan.